Bawaslu Kota Solok Matangkan Persiapan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024

Solok – Sebagai upaya pelaksanaan pencegahan  dalam  bentuk pemetaan  dan identifikasi potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS, Bawaslu Kota Solok menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum 2024, Sabtu (27/1/2024). 

Rakor tersebut turut menghadirkan Panwascam, PKD, Lembaga Adat seperti LKAAM dan KAN Kota Solok, TNI-Polri hingga media massa, bertempat di aula Solok Premiere Hotel.

Komisioner Bawaslu Kota Solok, Ilham Eka Putra membuka kegiatan secara langsung. Ia menjelaskan dari sekian panjang tahapan, pemungutan dan penghitungan suara merupakan inti dari pemilu serentak 2024.

“Sesuai jadwal, pemungutan dan penghitungan suara pada Rabu 14 Februari 2024. Ini merupakan tahapan paling krusial, dan sangat menentukan,” ungkap Ilham Eka.

Ia juga mengajak jajaran pengawas baik Panwascam, PKD, maupun PTPS yang baru dibentuk untuk bersama memetakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dirasa rawan sebagai bentuk pencegahan.

“Batas akhir penerimaan Perlengkapan Pemungutan suara di TPS sebagaimana ketentuan Pasal 341 Ayat (6) UU 7/17 adalah satu hari sebelum Permungutan suara, sebagai Pengawas Pemilu kita harus memetakan potensi masalah dan memberikan masukan/pencegahan  kepada KPU untuk memastikan logistik diterima tepat waktu”, ujar Ilham Eka. 

Ia juga mendorong pemantau pemilu aktif melakukan pemantauan proses pemungutan dan penghitungan suara. 

“Kita juga mengundang Lembaga Adat sebagai upaya melibatkan partisipasi masyarakat dan memberi akses terhadap kegiatan pantau Pemilu”, tambah Komisioner Bawaslu ini.

Pemantauan pada saat pemungutan dan penghitungan suara harus dilakukan semaksimal mungkin. Dirinya menegaskan bahwa seluruh jajaran pengawas harus terlibat aktif seperti memastikan KPPS melaksanakan tata cara pungut hitung sesuai ketentuan sejak persiapan hingga penutupan kegiatan penghitungan suara, memastikan PTPS telah memahami tugas, wewenang dan kewajiban, serta pasca penutupan pungut hitung, memastikan kotak suara diserahkan kepada PPK dalam keadaan tertutup dan disegel.

Kegiatan juga turut menghadirkan Kordiv Perdatin KPU Kota Solok, Dessy Arisandi yang akan menjelaskan lebih lanjut teknis pemungutan dan penghitungan suara.

“Setelah rakor ini, kita lakukan juga simulasi pemungutan dan penghitungan suara, sehingga seluruh pengawas memahami teknis pemungutan dan penghitungan suara”, tambah Ilham Eka. 

Sementara itu, Kordiv Perdatin KPU Kota Solok, Dessy Arisandi dalam materinya menyampaikan terkait teknis pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu 2024 nanti. Menurutnya, KPU sudah melakukan berbagai tahapan menuju pungut hitung.

“KPU sudah menyiapkan 236 lokasi TPS di Kota Solok, termasuk lokasi khusus Lapas Kelas II B Solok. Kita menyesuaikan lokasi yang memenuhi kriteria dan aturan pelaksanaan pemilu,” ujarnya.

H-1 pemungutan suara, jelasnya, seluruh logistik pemilu dipastikan sampai di TPS. Logistik dalam kotak mulai dari surat suara, tinta, C hasil, C hasil salinan hingga alat coblos. Sementara logistik luar kotak, seperti bilik suara, papan informasi dan kelengkapan lainnya.

Jelang pemilihan, masyarakat akan menerima undangan atau C pemberitahuan untuk memilih. Masyarakat bisa menyalurkan hak suaranya dengan membawa KTP elektronik dan formulir C pemberitahuan atau modal A pindah memilih. Pemilihan dimulai pukul 07.00-13.00 Wib dan dilanjutkan dengan proses penghitungan.

Sebelumnya, KPU Kota Solok telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 55.832. Jumlah tersebut menjadi dasar dalam penentuan kebutuhan surat suara. Di mana, alokasinya per jenis surat suara ditambah 2 persen.

“Pastinya, KPU Kota Solok hingga jajaran KPPS siap menyelenggarakan pemilu serentak 2024. Kami sangat mengharapkan dukungan dari semua stakeholder demi terselenggaranya pemilu yang aman, damai dan lancar,” tutupnya.

Dalam kesempatan itu, juga dilangsungkan simulasi pemilihan di Tempat Pemungutan Suara. Simulasi tersebut sebagai penguatan terhadap Panwascam, PKD dalam memberikan bimtek terhadap PTPS nantinya.