|
Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilu Kabupaten / Kota berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :
Pasal 101
Bawaslu Kabupaten / Kota bertugas :
- melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten / Kota terhadap :
- Pelanggaran Pemilu; dan
- Sengketa proses Pemilu;
- mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten / kota, yang terdiri atas:
- Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
- Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten / kota;
- penetapan calon anggota DPRD kabupaten / kota;
- pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
- pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;
- pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu;
- pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
- pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dan tingkat TPS sampai ke PPK;
- proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU kabupaten/ kota dari seluruh kecamatan;
- pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan; dan
- proses penetapan terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
- mengawasi pelaksanaan putusan / keputusan di wilayah kabupaten / kota, yang terdiri atas:
- putusan DKPP;
- putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;
- putusan/ keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota
- Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini;
- mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutanya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraaan pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kabupaten / kota; dan
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Pasal 102
- Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
- mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
- meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu. Kabupaten/Kota bertugas:
- menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
- merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
- Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
- menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
- melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
Pasal 103
Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:
- menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 104
Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:
- bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.