Maksimalkan Pengawasan, Bawaslu Kota Solok Gandeng Organisasi Keagamaan

Pesta demokrasi yang digelar di seluruh wilayah Republik Indonesia pada 14 Februari 2024 yang hanya tinggal hitungan hari. Badan Pengawas Pemilu Kota Solok mengadakan rapat Pengawasan Masa Kampanye Pada Pemilihan Umum dalam rangka mengoptimalkan kerja pencegahan, pengawasan dan pelanggaran penindakan pada pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2024 di Aula Hotel Taufina, Kota Solok, Sabtu (10/02/2024).

Gelaran rapat Pengawasan Masa Kampanye Pada Pemilihan Umum tahun 2024 tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu melalui Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Sengketa Pemilu Kota Solok Eka Rianto, M.Pd dan dihadiri oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Solok Agustin Melta, S.Sos, MM, serta perangkat dan Staf Bawaslu Kota Solok. 

Rapat itu juga dihadiri oleh organisasi keagamaan, yang terdiri dari perwakilan Nahdatul Ulama (NU) Kota Solok, Muhammadyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jemaat Kristen dan Hindu serta di ikuti juga oleh  Kementerian Agama (Kemenag) Kota Solok.

Sebagai narasumber, Bawaslu Kota Solok mengundang Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Jons Manedi, S.Pd, M.Ap. 

Pada saat pembukaan rapat Pengawasan Masa Kampanye Pada Pemilihan Umum tahun 2024 oleh pihak Bawaslu Kota Solok, Eka Rianto sebagai Kordiv Penanganan Pelanggaran Sengketa Pemilu Kota Solok menyampaikan dihadapan semua peserta rapat bahwa, upaya merangkul orgabisasi keagaamaan dan tokoh agama di Kota Solok merupakan salah satu solusi dalam meningkatkan pengawasan partisipasi masyarakat, terhadap suksesnya Pemilu 2024 mendatang.

"Keberadaanya adalah untuk mengawal penyelenggaraan pemilu sebagai wujud pelaksanaan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Eka menyampaikan bahwa saat ini sudah ada di penghujung tahapan pesta demokrasi yang dinamakan Pemilu. Seperti diketahui, dalam Pemilu penyelenggara Pemilu di antaranya KPU, yang bertindak sebagai selayaknya panitia. Akan tetapi ada lembaga lain yaitu ada Bawaslu yang bertugas untuk memastikan tidak ada kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu, dan juga ada lembaga DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). 

Melalui sosialisasi pengawasan Pemilu, diharapkan masyarakat yang tergabung dalam organisasi keagaamaan dan tokoh agama yang memiliki karakter sebagai pengawas Pemilu, demi suksesnya tahapan Pemilu khususnya di Kota Solok.  

"Tujuanya penyelenggaraan Pemilu di Indonesia khususnya di Kota Solok, bakal berjalan dengan baik dalam setiap tahapan. Karena memperoleh pengawasan serta dukungan dari para tokoh agama, tokoh adat, Bundo Kandung, dan tokoh masyarakat, diyakini semua akan berjalan maksimal dan baik," ungkapnya.