|
Informasi Profil Bawaslu Kota Solok :
- Sejarah (Lihat Informasi)
- Visi Misi (Lihat Informasi)
- Tugas dan Kewenangan (Lihat Informasi)
- Struktur (Lihat Informasi)
- Profil Pimpinan (Lihat Informasi)
- Profil Sekretariat (Lihat Informasi)
LHKPN - Deskripsi : Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Pimpinan BAWASLU Kota Solok ini telah diperiksa, diverifikasi dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diumumkan. E-Announcement LHKPN ini adalah sesuai dengan yang telah dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dalam LHKPN dan hanya untuk tujuan informasi umum. (Lihat Informasi)
Informasi Ringkasan Program dan Rencana Kegiatan yang di jalankan :
- Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Bawaslu Kota Solok Tahun 2024 - Deskripsi : Bawaslu Kota Solok dalam hal ini masih di bawah Satker Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. (Lihat Informasi)
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 - Deskripsi : Bawaslu Kota Solok dalam hal ini masih di bawah Satker Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. (Lihat Informasi)
- Rencana Strategis Bawaslu Kota Solok Periode 2020-2024 (Lihat Informasi)
- Program dan Anggaran Bawaslu Kota Solok Tahun 2023 (Lihat Informasi)
- Berita Kegiatan Pengawasan Tahapan Berjalan (Lihat Informasi)
- Press Release Kegiatan Bawaslu Kota Solok (Lihat Informasi)
Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Lihat Informasi)
Informasi Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan :
- Akses Peraturan / Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu (Lihat Informasi)
- Akses Peraturan / Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kota Solok (Lihat Informasi)
- Pengumuman yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kota Solok (Lihat Informasi)
- Putusan Sengketa Proses Pemilu (Lihat Informasi)
Putusan Sidang Penanganan Pelanggaran Pemilu (Lihat Informasi)
Informasi Kepegawaian :
- Akses informasi Pengumuman Rekrutmen CASN di Lingkungan Bawaslu (Lihat Informasi)
- Pedoman Pengelolaan Kepegawaian di Lingkungan Bawaslu (Lihat Informasi)
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekreariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lihat Informasi)
Informasi Keuangan :
- Laporan Keuangan Hasil Audit Tahun 2023 - Deskripsi : Bawaslu Kota Solok dalam hal ini masih di bawah Satker Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.(Lihat Informasi)
- Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Bawaslu (Lihat Informasi)
Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Bawaslu (Lihat Informasi)
Informasi Pengadaan Barang dan Jasa :
Informasi pengadaan barang dan jasa Bawaslu Kota Solok (Lihat Informasi)
Informasi Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat :
Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat (Lihat Informasi)
Akses Informasi Publik :
- Laporan Layanan Informasi Publik Bawaslu Kota Solok Tahun 2023 (Lihat Informasi)
- SK Tim Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu Kota Solok Tahun 2024 (Lihat Informasi)
- Prosedur memperoleh informasi publik (Lihat Informasi)
Ringkasan Laporan Layanan Informasi Publik (Lihat Informasi)
Laman Pengaduan :
- Sistem Pengaduan Hoax Bawaslu (Lihat Informasi)
- Sistem Pengaduan Laporan Pelanggaran Pemilu (Lihat Informasi)
- Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan dan Pemilu (Lihat Informasi)
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)(Lihat Informasi) Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website www.lapor.go.id, SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android dan iOS). Lembaga pengelola SP4N-LAPOR! adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai Pembina Pelayanan Publik, Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai Pengawas Program Prioritas Nasional dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai Pengawas Pelayanan Publik. LAPOR! telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015.