Bawaslu Kota Solok Hadiri Seminar Nasional Penataan Sistem Penegakan Hukum Pemilu melalui Perubahan Undang-Undang Pemilu

PADANG – Penguatan sistem penegakan hukum Pemilu menjadi salah satu agenda penting dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas, berintegritas, dan berkeadilan. Hal tersebut menjadi fokus pembahasan dalam Seminar Nasional bertajuk “Penataan Sistem Penegakan Hukum Pemilu melalui Perubahan Undang-Undang Pemilu” yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Provinsi Sumatera Barat, Minggu (8/11/2026), bertempat di Hotel Santika Premiere Padang, Kota Padang.

Bawaslu Kota Solok turut menghadiri kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya memperluas wawasan dan memperkuat pemahaman kelembagaan terhadap berbagai gagasan pembaruan sistem hukum Pemilu di Indonesia.

Seminar nasional ini menjadi ruang dialog dan pertukaran pemikiran yang mempertemukan akademisi, praktisi hukum, penyelenggara Pemilu, serta berbagai pemangku kepentingan untuk membahas tantangan dan arah pembaruan regulasi penegakan hukum Pemilu ke depan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pelantikan Pengurus Wilayah APHTN-HAN Provinsi Sumatera Barat Masa Bakti 2026–2031. Dalam kepengurusan tersebut, Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H., dipercaya sebagai Ketua. Kepengurusan ini juga melibatkan unsur akademisi dari 20 perguruan tinggi di Sumatera Barat sebagai bentuk penguatan kolaborasi dalam pengembangan ilmu hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Dalam sambutannya, Dr. Khairul Fahmi menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin APHTN-HAN Provinsi Sumatera Barat. Ia berharap amanah tersebut dapat dijalankan dengan baik serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga sikap akademik yang bertanggung jawab dalam menyikapi dinamika pemikiran dan perbedaan pendapat. Menurutnya, perbedaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dunia akademik, namun harus tetap dilandasi tanggung jawab ilmiah dan semangat kebersamaan.

Ketua Bawaslu RI, Rahmad Badja, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar forum akademis tersebut dapat melahirkan berbagai pemikiran dan rekomendasi konstruktif dalam memperkuat sistem penegakan hukum Pemilu. Ia juga menegaskan pentingnya kontribusi para akademisi dan pakar hukum dalam memberikan masukan terhadap proses perancangan serta penyempurnaan regulasi kepemiluan.

Menurutnya, Bawaslu sebagai pelaksana undang-undang membutuhkan dukungan pemikiran dan kajian keilmuan dari para ahli agar pembaruan sistem hukum Pemilu ke depan dapat menjawab berbagai tantangan dalam penyelenggaraan demokrasi.

Setelah prosesi pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan keynote speech dan diskusi panel yang mengangkat berbagai persoalan strategis terkait penataan sistem penegakan hukum Pemilu melalui perubahan Undang-Undang Pemilu.

Dalam sesi keynote speech, Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H., M.H., selaku Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, menyampaikan materi bertajuk “Menata Ulang Hukum Pidana Pemilu, Menjaga Integritas Demokrasi dalam Perspektif Konstitusi”.

Pembahasan tersebut menyoroti pentingnya penataan kembali ketentuan hukum pidana Pemilu dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip konstitusi dan perlindungan terhadap integritas demokrasi.

Berbagai persoalan penegakan hukum Pemilu menjadi perhatian penting, mulai dari penyempurnaan regulasi, penguatan kewenangan kelembagaan, efektivitas mekanisme penanganan pelanggaran, hingga sinergi antarlembaga yang memiliki peran dalam penyelenggaraan Pemilu.

Bagi Bawaslu, penguatan sistem penegakan hukum Pemilu tidak sekadar berkaitan dengan penyempurnaan aturan, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, keadilan, profesionalitas, serta kemampuan lembaga pengawas dalam merespons setiap potensi pelanggaran secara tepat dan akuntabel.

Keikutsertaan Bawaslu Kota Solok dalam seminar nasional ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan sekaligus mengikuti perkembangan pemikiran akademis mengenai arah pembaruan hukum kepemiluan di Indonesia.

Berbagai perspektif dan gagasan yang disampaikan dalam forum tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran serta referensi dalam memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu, khususnya pada aspek pencegahan, pengawasan, dan penanganan pelanggaran Pemilu.

Melalui partisipasi aktif dalam forum-forum akademis dan diskusi kepemiluan, Bawaslu Kota Solok terus berupaya memperkuat kapasitas kelembagaan serta membangun komitmen terhadap pelaksanaan pengawasan Pemilu yang profesional, transparan, dan berintegritas.

Sebab, demokrasi yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh terselenggaranya proses pemungutan suara, tetapi juga oleh hadirnya sistem hukum yang mampu menjamin seluruh tahapan Pemilu berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.