Bawaslu Kota Solok Ikuti Ngabuburit Pengawasan, Perkuat Peran Kehumasan Hadapi Isu Negatif

solokkota.bawaslu.go.id/ Solok, 2 Maret 2026 — Bawaslu Kota Solok kembali mengikuti kegiatan Ngabuburit Pengawasan yang digelar secara daring pada Senin (2/3). Kegiatan ini mengusung tema “Kehumasan Bawaslu sebagai Jembatan Mengatasi Isu Negatif dengan Komunikasi Efektif” dan ini merupakan hasil kolaborasi antara Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dan Bawaslu Kabupaten Pasaman.

Ngabuburit Pengawasan kali ini menghadirkan narasumber utama Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, serta Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Alni. Kegiatan diawali dengan opening speech oleh Ketua Bawaslu Pasaman Rini Juita dan Ketua Bawaslu Padang Pariaman Azwar Mardin, Peserta kegiatan terdiri atas jajaran internal Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu kabupaten/kota se-Sumatera Barat, serta para pemangku kepentingan.

Dalam sambutannya, Rini menekankan bahwa di era keterbukaan informasi, tantangan Bawaslu tidak hanya sebatas menjalankan tugas pengawasan, tetapi juga menghadapi isu-isu negatif yang berpotensi menimbulkan miskomunikasi. Menurutnya, forum daring ini menjadi sarana literasi demokrasi sekaligus ruang sinergi antara internal Bawaslu dan peserta eksternal. “Kehumasan bukan sekadar dokumentasi, melainkan wajah lembaga yang menampilkan kerja-kerja Bawaslu secara transparan dan akurat,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Azwar Mardin menyampaikan bahwa kehumasan berperan sebagai jembatan penghubung antara Bawaslu dan masyarakat. Tanpa kehumasan yang efektif, komunikasi lembaga dengan publik tidak akan berjalan optimal. Kehadiran Ketua Bawaslu RI, lanjutnya, menjadi momentum penting untuk memperkuat strategi kehumasan agar informasi pengawasan tersampaikan secara efektif dan berimbang.

Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Alni, menilai citra Bawaslu terus menunjukkan perbaikan berkat komunikasi yang baik antara lembaga, media massa, dan publik. Peran kehumasan dinilai krusial dalam menjaga kepercayaan publik melalui penyampaian informasi yang tepat dan bertanggung jawab.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menegaskan bahwa kehumasan harus bekerja secara proaktif dan preventif, tidak semata reaktif. Humas perlu mampu mendeteksi isu sejak dini, menjaga kredibilitas kelembagaan, serta menerjemahkan bahasa teknis pengawasan ke dalam bahasa publik yang mudah dipahami. Ia menambahkan, tidak semua isu dapat ditangani dengan pendekatan yang sama. Isu faktual memerlukan respons berbasis kronologi dan regulasi, sedangkan isu persepsi membutuhkan pendekatan edukatif, klarifikasi kontekstual, serta kontra-narasi yang cepat dan tepat.

“Keterlambatan komunikasi sering kali lebih berbahaya dari pada isu itu sendiri,” tegas Rahmat Bagja. Oleh karena itu, pimpinan Bawaslu dituntut cakap berkomunikasi, transparan, humanis, satu suara kelembagaan, berbasis data dan regulasi, serta cepat tanpa tergesa-gesa.

Dalam kesempatan tersebut juga ditekankan pentingnya kolaborasi dengan media massa sebagai mitra strategis melalui media briefing rutin, penyediaan data terverifikasi, serta respons yang cepat dan profesional. Optimalisasi media digital—melalui infografis, video singkat, dan live streaming—dinilai efektif memperluas jangkauan pesan. Kanal digital Bawaslu diharapkan responsif, informatif, visual, dan mudah dibagikan.

Lebih lanjut, penguatan kapasitas SDM kehumasan menjadi perhatian utama, meliputi pelatihan crisis communication, penguasaan digital analytics, penyusunan SOP komunikasi krisis, hingga simulasi penanganan isu. Diskusi berkelanjutan terkait isu-isu aktual serta penyampaian edukasi publik dinilai penting, termasuk peningkatan pemahaman kehumasan dan selain itu perlu peningkatan tugas PPPK agar kinerja pengawasan Bawaslu semakin optimal ke depan.

Melalui Ngabuburit Pengawasan ini, Bawaslu Kota Solok berkomitmen memperkuat kehumasan sebagai garda depan komunikasi publik demi menjaga kualitas demokrasi dan kepercayaan masyarakat.