Tiga ASN Bawaslu Kota Solok Ikuti Penguatan Kapasitas Kesekretariatan Bawaslu Tahun 2026

Kota Solok – Dalam upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalitas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kesekretariatan, sebanyak tiga orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bawaslu Kota Solok mengikuti kegiatan Penguatan Kapasitas Kesekretariatan Bawaslu Tahun 2026 Gelombang I yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia. (18/06/2026)

Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor B-1797/KP.06.04/SJ/06/2026 tanggal 16 Juni 2026 tentang Pemanggilan Peserta Penguatan Kapasitas Kesekretariatan Bawaslu Tahun 2026. Program ini diikuti oleh 562 peserta yang berasal dari sekretariat Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota di berbagai wilayah Indonesia.

Penguatan kapasitas ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi staf PNS Angkatan VI dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan Bawaslu secara profesional, efektif, dan akuntabel. Melalui kegiatan ini, peserta akan mendapatkan berbagai materi pembelajaran yang relevan dengan pengelolaan administrasi, tata kelola organisasi, serta penguatan kinerja kelembagaan.

Pelaksanaan kegiatan Gelombang I berlangsung pada 18–24 Juni 2026 dengan metode Distance Learning (pembelajaran jarak jauh). Peserta mengikuti pembelajaran mandiri melalui Learning Management System (LMS) Bawaslu serta sesi pembelajaran daring sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan investasi penting bagi penguatan kelembagaan Bawaslu, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan pengawasan pemilu dan pemilihan ke depan.

Dengan mengikuti pelatihan, diharapkan peserta dapat menambah pengetahuan, meningkatkan keterampilan, serta mengimplementasikan hasil pembelajaran dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di lingkungan Bawaslu.

Melalui partisipasi aktif dalam program pengembangan kompetensi ini, Bawaslu Kota Solok terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola kelembagaan guna mendukung terwujudnya pengawasan pemilu yang profesional, berintegritas, dan terpercaya.