Bawaslu Kota Solok Perkuat Tata Kelola Kearsipan, Wujudkan Administrasi yang Tertib dan Akuntabel
|
SOLOK – Pengelolaan arsip bukan sekadar kegiatan menyimpan dokumen, tetapi merupakan bagian penting dalam menjaga jejak kelembagaan, memastikan akuntabilitas, serta mendukung keberlangsungan administrasi organisasi. Menyadari pentingnya hal tersebut, Bawaslu Kota Solok terus memperkuat tata kelola kearsipan melalui peningkatan kapasitas dan pemahaman jajaran pimpinan serta sekretariat.
Komitmen tersebut ditunjukkan dengan mengikuti Rapat Kerja Penguatan Tata Kelola Kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Rabu (18/11/2026).Kegiatan berlangsung di Ruang Sidang Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan diikuti secara daring melalui Zoom Meeting.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Kota Solok, didampingi Koordinator Sekretariat serta staf yang membidangi kearsipan. Kehadiran jajaran tersebut menjadi bentuk keseriusan Bawaslu Kota Solok dalam memperkuat sistem administrasi dan memastikan pengelolaan arsip berjalan sesuai standar serta ketentuan yang berlaku.
Dalam pemaparannya, Febrian Bartez menekankan pentingnya identifikasi dan klasifikasi arsip berdasarkan jenis dan masa retensinya, mulai dari arsip aktif, arsip inaktif hingga arsip statis. Selain itu, Bawaslu Kabupaten/Kota juga perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah terkait penyimpanan arsip di daerah.
Ia turut menyoroti pentingnya proses penyusutan dan pemusnahan arsip. Menurutnya, setiap satuan kerja perlu melakukan pemilahan secara cermat terhadap arsip yang telah memenuhi persyaratan untuk dimusnahkan sesuai ketentuan kearsipan.
"Pengelolaan arsip harus dilakukan melalui penataan yang baik dan terencana. Hal ini akan sangat berdampak terhadap kebutuhan kelembagaan di kemudian hari, terutama ketika dokumen diperlukan kembali sebagai bahan informasi maupun pertanggungjawaban," menjadi salah satu poin penting yang ditekankan dalam pembahasan tersebut.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Alni, menyampaikan bahwa penguatan kearsipan harus dimulai dari bagaimana lembaga membangun manajemen pengelolaan arsip secara sistematis, mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan hingga penyimpanan arsip.
Menurutnya, setiap jajaran pengawas pemilu perlu mempersiapkan seluruh proses pengarsipan dengan berpedoman pada regulasi dan petunjuk teknis yang berlaku. Arsip yang tertata dengan baik akan memudahkan proses penelusuran kembali dokumen, termasuk dokumen lama yang berkaitan dengan rekam jejak kegiatan dan pertanggungjawaban kelembagaan.
Alni juga menegaskan bahwa pengelolaan arsip harus menjadi bagian dari budaya kerja di lingkungan Bawaslu.
"Pengelolaan arsip harus menjadi budaya kerja. Karena itu, diperlukan standardisasi dan manajemen kearsipan yang baik, termasuk dengan memanfaatkan perkembangan teknologi melalui digitalisasi arsip," pesannya.
Kegiatan tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Indra Sukma dari Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Sumatera Barat dan Arya Rahmadana dari Bagian Kearsipan Bawaslu Republik Indonesia. Keduanya memberikan penguatan terkait kebijakan, standar, serta teknis pengelolaan arsip di lingkungan kelembagaan.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Solok diharapkan semakin optimal dalam membangun sistem kearsipan yang tertib, terstandar, aman, dan mudah ditelusuri. Tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban administrasi, pengelolaan arsip juga menjadi investasi kelembagaan dalam menjaga memori organisasi dan memastikan setiap pelaksanaan tugas pengawasan pemilu terdokumentasi dengan baik.
Dengan demikian, tertib arsip menjadi bagian tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan tata kelola kelembagaan Bawaslu yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Humas