Bawaslu Kota Solok Perkuat Komitmen Ruang Kerja Aman Lewat Pembentukan Pokja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Solok — Jajaran Bawaslu Kota Solok mengambil langkah progresif dengan berpartisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) yang diselenggarakan pada 4 November 2026. Agenda penting ini diinisiasi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan diikuti oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat guna menghadirkan lingkungan kerja yang inklusif, aman, serta bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.

Fokus utama dalam rapat koordinasi tersebut adalah mematangkan strategi pembentukan Pokja sebagai fondasi institusional yang kuat. Kehadiran Pokja di tingkat pengawas pemilu dinilai krusial untuk memastikan kesamaan persepsi, memperkuat koordinasi lintas lini, serta menghadirkan prosedur penanganan yang jelas, terarah, dan berpedoman pada aturan yang berlaku.

Komitmen pencegahan yang diusung tidak sekadar berhenti pada tataran administratif atau regulasi semata. Lebih dari itu, Bawaslu menekankan pentingnya penguatan kapasitas, edukasi berkelanjutan, dan sosialisasi masif bagi seluruh insan pengawas pemilu. Langkah ini diharapkan mampu menumbuhkan kepekaan kolektif agar setiap individu dapat mengenali potensi pelanggaran sekaligus mengambil tindakan preventif di lingkungan kerja.

Di sisi lain, pembentukan Pokja ini juga dirancang untuk mengoptimalkan prosedur penanganan kasus secara komprehensif. Mulai dari alur penerimaan aduan, pendampingan, perlindungan hukum, hingga tahap pemulihan bagi penyintas, seluruh prosesnya wajib mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kerahasiaan, kesetaraan, serta pendekatan yang berpihak dan berpusat pada korban (survivor-centered).

Melalui sinergi yang terbangun dalam rapat koordinasi ini, Bawaslu Sumbar beserta jajaran di kabupaten/kota bertekad mengimplementasikan kebijakan perlindungan ini secara konsisten dan berkelanjutan.

Bawaslu Kota Solok sendiri menyatakan kesiapan penuh dan komitmen kuat dalam mendukung langkah strategis tersebut. Langkah ini menjadi wujud nyata dalam merawat kultur birokrasi yang profesional, bermartabat, saling menghormati, serta memberikan jaminan rasa aman bagi seluruh keluarga besar pengawas pemilu.