SKPP Bawaslu Untuk Meningkatkan Partisipatif Masyarakat
|
Bukittinggi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok - Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Solok, beserta Koordinator Sekretariat menghadiri kegiatan pembukaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Menengah di yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Hotel Santika Bukittinggi, Senin/25 Oktober 2021.
Kegiatan SKPP ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Propinsi Sumatera Barat, Kepala Sekretariat Bawaslu Propinsi Sumatera Barat, Ketua dan Anggota serta Kepala/Koordinator Setretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat, Kepala KPU Provinsi Sumatera Barat, dan para undangan lainnya. Peserta SKPP berjumlah 32 orang yang berasal dari 8 Kab/Kota peserta SKPP Bawaslu di Sumbar.
Karnalis Kamaruddin, SH. M.Si selaku Ketua Paniitia Pelaksana SKPP Bawaslu di Sumatera Barat dalam laporannya menyempaikan bahwa ujuan pelaksanaan SKPP menengah ini adalah sebagai lanjutan dari pelaksanaan SKPP tingkat dasar yang telah dilaksanakan di Kab. Tanah Datar, Kab. 50 Kota dan Kota Bukitinggi.
Diharapkan dari pelaksanaan SKPP tingkat dasar dan tingkat menengah ini mampu meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada, sebagai sarana pendidikan Pemilu dan Pilkada bagi masyarakat, dan juga sebagai upaya pembentukan pusat pendidikan pengawasan Pemilu dan Pilkada yang berkesinambungan untuk menciptakan aktor-aktor pengawas dan kader penggerak pengawasan partisipatif.
Senada dengan itu, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Surya Efitrimen, dalam kata sambutanya menjelaskan bahwa tujuan kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) tingkat menengah yang akan dibuka hari ini adalah sebagai upaya melibatkan masyarakat secara langsung untuk bisa turut berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan.
Harapan kita semua setelah ikut Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) ini, peserta bisa aktif melakukan pengawasan saat Pemilu dan Pemilihan diselenggarakan di daerah mereka masing-masing. Mereka bisa melaporkan juga jika menemukan ada hal-hal yang tidak sesuai aturan terjadi atau dugaan-dugaan pelanggaran dalam Pemilu dan Pemilihan.Dalam Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) hari ini pembicara/narasumber yang akan menyampaikan materi bukan hanya berasal dari Bawaslu RI, tetapi juga akan diisi pemateri dari pegiat Pemilu Nasional dan juga anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat" Imbuh orang nomor 1 di Bawaslu Sumatera Barat ini.
lebih lanjut disampaikan bahwa SKPP ini adalah salah satu program Bawaslu RI yang masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2025. Karena sudah menjadi prioritas nasional, maka hasil kegiatan ini harus membawa dampak yang besar kepada sistem demokrasi yang ada saat ini" Tutupnya.
*HumasDAP