Wujudkan Demokrasi Inklusif, Bawaslu Kota Solok Ikuti RDK Penguatan Hak Politik Disabilitas

solokkota.bawaslu.go.id - Solok – Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang tidak meninggalkan siapa pun. Memegang teguh prinsip inklusivitas tersebut, Bawaslu Kota Solok menghadiri Rapat Dalam Kantor (RDK) bertajuk “Strategi Penguatan Pemahaman Kepemiluan bagi Disabilitas” yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Rabu (20/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung secara hybrid di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat ini dihadiri oleh Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan, Kasubag Pengawasan, serta Staf Divisi Pencegahan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Ada yang istimewa sebelum konfrensi dimulai. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terlebih dahulu menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan enam lembaga mitra strategis.

Langkah taktis ini diambil untuk memperluas ruang edukasi politik bagi kelompok rentan, sekaligus memastikan pelayanan kepemiluan ke depan benar-benar ramah terhadap penyandang disabilitas.

Langkah kolaboratif ini adalah bentuk komitmen nyata kami untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, mendapatkan akses setara terhadap hak-hak politik dan pendidikan kepemiluan,

Dalam paparannya, narasumber menguliti berbagai tantangan riil yang masih dihadapi kelompok disabilitas saat pemilu, seperti: Keterbatasan akses informasi yang ramah disabilitas, Minimnya fasilitas pendukung di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Perlunya dongkrak pemahaman untuk meningkatkan partisipasi politik aktif.

Untuk mengatasinya, Bawaslu menekankan perlunya sinergi kuat antara penyelenggara pemilu, pemerintah, organisasi masyarakat, hingga komunitas disabilitas itu sendiri.

Sebagai tindak lanjut, Bawaslu Kabupaten/Kota diinstruksikan untuk bergerak masif di daerah masing-masing dalam mensosialisasikan pengawasan partisipatif yang ramah disabilitas.

Kehadiran tim Divisi Pencegahan Bawaslu Kota Solok dalam agenda ini menjadi bukti kesiapan mereka untuk mengawal hak pilih kelompok disabilitas di tingkat lokal. Dengan pemahaman politik yang merata, cita-cita mewujudkan pemilu yang jujur, adil, inklusif, dan berintegritas di Sumatera Barat bukan lagi sekadar slogan.